Surat Terbuka untuk Presiden

Bapak Presiden yang terhormat,
Teriring salam dan doa untuk Bapak sekeluarga, para menteri dan segenap rakyat Indonesia agar senantiasa tabah menjalani hari-hari yang terasa kian berat, perkenankan saya urun-rempug menyikapi persoalan paling serius di negeri kita tercinta ini, yakni pemberantasan korupsi. Ini saya sampaikan karena kebetulan sekarang ada momen yang saya anggap sangat tepat, yaitu seputar pengangkatan Kapolri dan Jaksa Agung yang baru, yang dalam beberapa hari terakhir memang jadi perbincangan hangat di media massa.

Tentu intinya bukan soal aspirasi ribuan jaksa yang mengharapkan agar Bapak memilih Jaksa Agung dari kalangan internal. Soal itu bagi saya tidak penting. Dari internal atau pun dari luar, silakan Bapak yang menentukan. Saya hanya berharap pengangkatan Kapolri dan Jaksa Agung yang baru nanti tetap berada dalam bingkai pemberantasan korupsi sebagaimana yang selama ini Bapak gelorakan. Artinya, Kapolri dan Jaksa Agung yang baru nanti bukan saja orang yang benar-benar bersih, tapi juga memiliki komitmen luar biasa baik untuk membersihan istitusinya dari praktik dan perilaku koruptif maupun mengungkap secara tuntas kasus-kasus dugaan korupsi mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Hal itu bukan saja untuk memulihkan institusi kepolisian dan kejaksaan yang citranya belakangan ini kurang baik akibat terungkapnya sejumlah kasus tidak terpuji, namun juga untuk memenuhi harapan bangsa ini agar ke depan dapat tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang pada gilirannya menjadikan bangsa ini lebih sejahtera.

Bapak Presiden yang terhormat,
Kenapa Kapolri dan Jaksa Agung yang baru nanti harus memiliki komitmen luar biasa untuk menyapu bersih praktik dan perilaku koruptif mulai dari tingkat pusat hingga daerah, karena diera reformasi ini saya lihat praktik dan perilaku koruptif cenderung menyebar dan merata. Padahal saya akui secara jujur, selama ini Bapak telah berupaya keras memberantas korupsi melalui institusi-institusi yang telah terbentuk. Tapi hasilnya baru kelihatan di tingkat pusat, sementara untuk daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, tampaknya belum begitu menggembirakan, kalau pun tidak dikatakan mengecewakan.

Banyak memang yang berpendapat pemberantasan korupsi di negeri kita terciinta ini, untuk tahap awal, sebaiknya lebih didahulukan kepada koruptor kelas kakap, yang notabene berada di pusat. Tapi bagi saya justru seharusnya sebaliknya. Sebab yang bersentuhan langsung dengan rakyat itu adalah pemerintah daerah, dan saya kira sebagian besar alokasi anggaran APBN dibelanjakan di daerah. Bahkan mungkin kalau uang yang dikorupsi aparatur daerah dari setiap daerah di tanah air dikumpulkan, jumlahnya akan melebihi kerugian negara akibat dicuri koruptor kelas kakap di tingkat pusat.

Lebih dari itu, program-program pembangunan yang Bapak laksanakan pada intinya adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di situ jelas sekali peran pemerintah daerah. Sehingga saya berkeyakinan bahwa keberhasilan pembangunan nasional dimulai dengan keberhasilan pembangunan daerah. Bahkan saya dapat mengatakan bahwa sebaik apa pun program pembangunan nasional yang Bapak canangkan, niscaya akan gagal kalau tidak mendapat dukungan serius pemerintah daerah. Dan sebesar apa pun dana APBN yang Bapak gelontorkan untuk membiayai pembangunan-pembangunan di daerah, niscaya akan hangus begitu saja kalau aparatur di daerah tidak amanah alias berperilaku koruptif.

Karena itulah saya berharap pemberantasan korupsi yang tak henti Bapak gelorakan, hendaknya juga mulai difokuskan pada pemberantasan korupsi di daerah-daerah di seluruh tanah air, dan itu bisa Bapak lakukan antara lain dengan mengangkat Kapolri dan Jaksa Agung yang punya komitmen luar biasa untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

Bapak Presiden yang terhormat,
Kalau Bapak sudah menemukan calon Kapolri dan Jaksa Agung yang seperti itu, saya harap Bapak tekan kontrak dengan yang bersangkutan, yang isinya mereka juga nantinya akan memilih dan mengangkat kapolda dan kepala kejaksaan tinggi (kejati) yang bersih dan punya komitmen luar biasa untuk memberantas korupsi.

Kapolri dan Jaksa Agung yang baru pun nantinya harus tekan kontrak dengan kapolda dan kejati yang diangkatnya bahwa mereka (kapolda/kejati) akan mengangkat kapolres/kapolresta dan kepala kejaksaan negeri (kejari) yang bersih dan punya komitmen luar biasa untuk memberantas korupsi di daerahnya.

Tentu saja saya sama sekali tidak menuduh bahwa Kapolri dan Jaksa Agung sekarang tidak punya komitmen seperti itu. Begitu juga para kapolda dan kejati, hingga para kapolres/kapolresta dan kejari. Mereka boleh jadi memang punya komitmen seperti itu, karena mereka termasuk orang-orang pilihan. Hanya saja mungkin belum diperlihatkan kepada rakyat, sehingga kesan yang muncul adalah daerah menjadi ladang subur untuk praktik dan perilaku koruptif, dan banyak aparat penegak hukum di daerah terkesan kurang serius mengusut kasus-kasus dugaan korupsi.

Mungkin dengan cara seperti itu, upaya pemberantasan korupsi akan lebih kena sasaran, dan harapan masyarakat untuk merasakan hidup lebih sejahtera, akan segera terwujud. Sehingga tanah air kita yang subur ini dapat menjadi pangkal kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia.

Demikian kiranya surat ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam surat ini ada kata dan kalimat yang kurang pantas disampaikan, maklum saya hanya seorang awam – seorang awam yang sangat berharap Bapak dapat memerdekakan bangsa ini dari korupsi.