Mengapa Mesti Perelek Pendidikan?

Seorang teman menggeleng-gelengkan kepala ketika membaca sebuah spanduk yang terpampang di halaman depan satu sekolah di Kota Cianjur, Jawa Barat, pagi tadi. Dia tampak terheran-heran.

“Sudah sedemikian parahkah kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Cianjur?” katanya.

Kok jadi bertanya begitu? Memang apa tulisan dalam spanduk itu? Sebab bagi saya sendiri, spanduk yang berbunyi “Perelek Pendidikan, Membangun Solideritas Masyarakat” itu, biasa-biasa saja -- cuma sekedar tafsir bahwa kegiatan perelek pendidikan yang digagas Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) setempat itu merupakan upaya untuk membangun solideritas masyarakat dalam dunia pendidikan.

Saya kira itu bagus. Apalagi sekarang ini ada kecenderungan meningkatnya individualisme masyarakat kita. Sehingga kita perlu mendukung upaya-upaya untuk membangun kembali solideritas masyarakat, terlebih lagi terhadap dunia pendidikan yang merupakan investasi masa depan.

Tapi teman saya rupanya punya sudut pandang berbeda. Terutama karena mungkin dalam spanduk itu terdapat kata “perelek”. Sebab, katanya lagi, “Masak sih di tengah demikian besarnya kucuran dana pendidikan dari pemerintah pusat, Cianjur masih membutuhkan recehan untuk membangun dunia pendidikan?”

Recehan? Rupanya teman saya ini ingat kebiasaan di kampungnya. Memang setiap warga di kampung Ki Sobat, diwajibkan memberikan iuran berupa perelek untuk digunakan berbagai hal yang terkait dengan kepentingan warga dan kampungnya. Caranya, setiap warga mengisi wadah kecil (biasanya terbuat dari kaleng bekas susu, atau satu ruas bamboo, yang ditempel di dinding depan rumahnya masing-masing) dengan satu sendok beras sehari. Beras yang tersimpan dalam wadah itu lalu dikumpulkan oleh petugas yang ditunjuk pengurus RT atau RW setempat, biasanya seminggu sekali.

Selintas memang tak ada artinya beras satu sendok makan itu. Tapi coba bayangkan, kalau di suatu kampung ada 100 warga, maka dalam sehari ada 100 sendok beras, kalau seminggu beranti ada 700 sendok beras. Kalau sebulan? Kalau setahun? Kalau satu desa? Kalau satu kecamatan? Se kabupaten? Se provinsi? Tentu besar sekali.

Itulah tujuan perelek. Mengumpulkan sesuatu yang nilainya kecil untuk mencapai jumlah yang nilainya besar. Memang perelek seperti itu, sekarang ini sudah jarang ditemukan. Iuran warga di tingkat RT/RW sudah tergantikan dengan iuran berupa uang, karena mungkin lebih praktis.

Tapi apakah salah kalau hal itu sekarang diterapkan dalam dunia pendidikan? Ki Sobat ngotot, katanya, “Persoalan sesungguhnya bukan terletak pada benar-tidaknya perelek dalam dunia pendidikan. Akan tetapi terletak pada sejauhmana sesungguhnya kewajiban pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk semua tingkatan pendidikan? Jangan-jangan memang pemerintah belum serius, sekalipun alokasi anggaran pendidikan dalam APBN katanya sudah mencapai 20 persen sebagaimana diisyaratkan UUD 45 hasil reperendum.”

Sebab, lanjut Ki Sobat, logika sederhananya, kalau pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sudah serius tentu semua sekolah (negeri khususnya) sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Tapi coba lihat, apa sudah seperti itu?

O, begitu! Saya pikir ada benarnya juga. Sebab kenyataannya sekarang di Cianjur misalnya, masih banyak bangunan sekolah yang menyedihkan. Seperti pernah saya baca di Harian Pelita (12/03/2010). Tiga sekolah dasar, yakni SDN Karyajaya dan SDN Gegersari di Kecamatan Bojongpicung, serta SDN Hegarmanah di Kecamatan Karangtengah, kondisi sarana dan prasarana belajarnya sungguh menyedihkan.

Murid SDN Karyajaya terpaksa harus belajar di bawah tenda darurat, karena gedung sekolah mereka rubuh akibat gempa bumi tujuh bulan lalu, dan hingga sekarang belum diperbaiki. Sedangkan murid SDN Gegersari dan Hegarmanah terpaksa belajar beralaskan tikar karena sekolah mereka kekurangan meja-kursi.

Itu baru di dua kecamatan, yang notabebene tidak terlalu jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan setempat. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang berlokasi di Cianjur selatan, yang sangat jauh dari tempat ngantornya bupati? Boleh jadi, di sana lebih banyak lagi sekolah yang rusak.

Bagi saya, akan sangat ironis bila sekolah-sekolah yang menyedihkan itu, suatu saat nanti terkabarkan bahwa mereka telah dibantu oleh dana perelek pendidikan. Hal itu bagaimana pun menunjukkan adanya ketidak-mampuan pemerintah daerah dalam mengelola program pendidikan.

7 komentar:

Bunglon Blog mengatakan...

wah pertamanya mas..
yach begitulah negeri ini semakin hari semakin memprihatinkan, bagaimana bisa mencerdaskan anak bangsa kalau untuk biaya dan fasilitas pendidikanya saja seperti ini..semoga saja semua ada hikmahnya...

NENSA MOON mengatakan...

Seharusnya pemerintah malu melihat adanya upaya seperti "perelek pendidikan"...
membuktikan bahwa pendidikan di negri ini masih sangat memprihatinkan....

Land of Oase mengatakan...

Kang Rasyid, saya lebih senang melihat sisi positifnya. Beruntunglah masih punya budaya gotong royong melalui Perelek. Sulit sekarang ditemukan solidaritas seperti itu. Saya merindukan suasana seperti itu. Di kampung saya tinggal dulu, perelek selalu ada, di madrasah, masjid, pengajian ibu2 dan bapak2, rapat2 warga, kecil memang. Tapi tentunya nilainya lebih besar, disana terkandung ketulusan dan kasih sayang. Hatur nuhun parantos kersa lumampah ka blog sim kuring. Katampi kalayan kasugemaan..., salam kenal Kang ti nagari Kangguru...

Kjoed mengatakan...

pertama saya memahami "perelek" adalah perjelek karena elek (jw: jelek) ... kalau menguak seluruh pendidikan di Indonesia, sebagai warganya juga malu, kang. dari Pendidikan muncullah generasi penerus bangsa, tapi kenapa pendidikan kurang mendapat perhatian.
Kalau cuma sekedar mecari orang indosesia bersekolah atau kuliah, hari gini bukan masalah. Tapi untuk mencari mereka yang bermoral masih sangat susah.
Ada apa dengan Pendidikan Indonesia ?

rahmatea mengatakan...

sedih kang......orang lain mah sudah mampir ke bulan.....kita mah cuma bisa memandang bulan...itu juga kalau cuaca cerah tidak terhalang asap pabrik......

'orang kita mah' cuma bisa jadi penonton, bukan pemain...sudah gitu sesama penonton saling tawuran lagi....

sedih......

Herdoni Wahyono mengatakan...

Menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan dasar yang layak bagi warganya seperti kesehatan dan pendidikan. Pemerintah telah mengalokasikan dana APBN yang sangat besar bagi bidang pendidikan. Begitu juga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Membaca fakta diatas kita tentunya juga ikut prihatin. Namun hendaknya kita sadari bahwa upaya mencerdaskan anak bangsa bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, peran serta seluruh stakeholders sangat diharapkan dalam memajukan dunia pendidikan kita. Inisiatif seperti diatas, “Perelek Pendidikan, Membangun Solideritas Masyarakat” adalah upaya yang positif.

aan mengatakan...

saya sih setuju soal plerek,bisa menumbuhkan semangat gotong royong dll,,tp kalo soal pendidikan di "plerekin" juga,bukanya itu tugas pemerintah sesuai amanat UUD'45..*duuuh bahasa gw kaya' apaan..

met malam mas,salam hanagat,

Posting Komentar